Apabila Rakyat Putus Asa

Setiap hari kita sebagai rakyat Indonesia disuguhi berbagai berita tentang bobolnya uang negara milyaran bahkan triliyunan rupiah oleh bandit-bandit negara yang mengatasnamakan abdi dan pejabat negara diberbagai departemen dan lembaga negara. Namun kita jarang mendengar ujung riwayat ceritanya. Kalaupun ada, beritanya sangat menyedihkan dan menjengkelkan rakyat pencinta keadilan. Karena kebanyakan kasus korupsi yang disidangkan di PN vonnisnya adalah bebas sebebas bebasnya dengan berbagai alasan formil hukum, seperti alasan tidak ada unsur kerugian negara, walau negara sudah rugi triliunan.

Apabila para capres dan cawapres pilpres 2004 semuanya melakukan pelanggaran hukum dengan menerima dana nonbudjeter DKP, yang sebenarnya bisa dikategorikan delict pidana, ternyata tidak ada tindakan dan sangsi konkrit kepada mereka semua. Rakyat tidak interest mendengar silat lidah timsukses bahwa yang terima dana DKP itu adalah tim sukses dll.. Siapapun yang menerima, selama bisa dibuktikan ada kaitannya dengan capres dan cawapres tertentu, maka capres dan cawapres tsb harus ditindak langsung. Untuk memudahkan pengusutan dan penyelidikan dan penyidikan, maka semua para penerima dana DKP itu harus ditangkapi dan ditahan. Inilah tindakan hukum konkrit dalam negara demokrasi, kalau penegak hukum serius, dan tidak akan melakukan politik pembohongan rakyat. Jika tidak, berarti politik pembohongan rakyat berjalan langgeng tanpa ada kendala. Mungkin anda bertanya mekanisme hukumnya tidak memungkinkan. OK, kita buat amandemen mekanisme yang memungkinkan menahan mereka, dengan memberlakukan hukum berlaku surut, demi kepentingan umum. Masalahnya ada kemauan atau tidak untuk menegakkan hukum. Para lembaga penegak hukum harus berterus terang terhadap rakyat.Orang tidak perlu belajar hukum, tukang beca sekalipun tahu bahwa rakyat selalu jadi korban silat lidah hukum dari para ahli hukum di Republik ini.

Apabila parpol berselingkuh mereka yasa aturan agar calon pilkada DKI hanya dari parpol dengan minimal sekian persen suara di DPRD. Maka tampillah calon pilkada yang mewakili parpol yang masih berkarakter status quo dan orba, bukan wakil dari rakyat rakyat. Apabila beberapa Parpol menipu calon wagub DKI yang tidak jadi calon resmi, tidak ditindak tegas dengan mendiskwalifikasi parpol dan calonnya dalam pilkada DKI. Maka keyakinan rakyat semakin kuat bahwa pilkada DKI 2007 ini tidak lebih dari pertarungan sinterklas membagi bagikan kan uang yang melecehkan demokrasi?.

Jika ada calon gubernur dan wakilnya sudah diperas dan main suap, lantas dimana letak kelebihan mereka sebagai putra terbaik untuk tampil memimpin DKI? Jika memang pilkada penuh suap, maka apa bedanya mereka dengan para penjahat penghuni tahanan cipinang? Pantaskah mereka disebut putra terbaik 1 dan 2? Bukankah prediket kriminal 1 dan 2 DKI lebih relevant ? Untuk itu harus ada aturan main pilkada, yang intinya bila terbukti dan ada indikasi suap dan politik uang, Gubernur dan Wakilnya harus didiskwalifikasi dan dinyatakan batal, dan parpol koalisinya juga tidak boleh ikut pilkada yad. Apabila para wakil rakyat di DPR tidak punya nurani, hati mereka bisa seperti batu, bahkan lebih keras dari batu ( fahiya kalhijarah au asyaddu qaswah) karena masih ngotot untuk studi banding atau kunker ke luarnegeri dengan uang rakyat miskin, lantas mereka itu wakil siapa? apa yang anda harapkan lagi dari mereka?

Masihkah anda-anda ini punya nurani? Pernahkah anda di DPR mengevaluasi apa feedback dan untungnya buat rakyat dan negara dari kunjungan dan studi banding ke luar negeri yang sudah mengahbiskan trilyunan rupiah? Jika ada evaluasi dan jujur, hasilnya tidak lain dari NOL.Nol besar ini sangat simpel dijelaskan, karena jika ada hasilnya tentu kondisi negara kita berkurang rumitnya. Nyatanya kehidupan berbangsa dan bernegara semakin semeraut, berarti output nya NOL besar. Kalau begitu kenapa anda masih bersikeras menghabiskan uang rakyat atas nama rakyat ke LN yang tidak ada gunanya buat rakyat dan negara. Kenapa tidak terus terang berkata ingin melancong ke luarnegeri. Lain lagi masalah kualitas beberapa anggota DPR yang kemampuan komunikasi bahasanya memalukan bangsa dan negara baik di dalam maupun luar negeri.

Apabila kunjungan sang ketua DPR yang sering keluar negeri tidak dibatasi, maka anggota DPR juga semakin meraja lela ke LN atas nama, untuk dan dari rakyat? Hasilnya buat negara, lagi-lagi NOL.

Apabila lembaga penegak hukum tetap menipu rakyat, dengan silat lidah dibalik istilah-istilah hukum.Apabila hakim-hakim Pengadilan Negeri melecehkan perasaan rakyat dengan menjatuhkan vonnis tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat.

Apabila semua penerima dana non budjeter DKP tidak ditindak tegas, Apabila lembaga peradilan tidak dipercayai oleh rakyat,Apabila rakyat merasa dipaksa untuk tidak percaya tegaknya hukum.Apabila hukum tidak tegas dan tidak berlaku buat semua orang, dan setumpuk apabila lagi....... Maka rakyat terpaksa putus asa, dan memang sudah mulai banyak yang putus asa.Akhirnya Bangsa dan negara tidak akan mampu membayar harga putus asa rakyat.

Jika demikian, lalu kapan dan apa yang anda harap lagi?


Lalu bagaimana dengan kita ? sudahkah semangat itu dikobarkan, darah jihad dan pahlawan di alirkan , genap fitrah dan potensi di zakatkan dan doa kepasrahan pengaharapan dilantunkan dalam dada-dada kita saat kita yang hari ini masih bernafas dan beribadah ?

Ingat kita adalah aktifis akhi wa ukhti, kita adalah generasi pembaharu dan pekerja. Kita bukanlah pengamat dan bukan pula komentator!


Menjelang subuh di Rotterdam,
Revisiting email from Dr. Sofjan Siregar and Akhi Didin Fahrudin.